Pemprov Banten Hadirkan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Pandeglang : CKG, Pangan Murah, NIB Gratis, hingga Bansos.

   Daerah, Ekonomi

PANDEGLANG, MATAPOS.COM

Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan layanan publik langsung di Kabupaten Pandeglang melalui program Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Kegiatan ini digelar di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BUMD, dan sejumlah perangkat daerah.

Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

Gubernur Banten Bpk Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan.

Keduanya menyapa masyarakat, melihat proses pelayanan, dan berdialog terkait kebutuhan warga.

Beragam pelayanan yang Diberikan
Pemerintah diantaranya ada 6 klaster layanan utama yang dapat diakses masyarakat secara gratis dan tanpa antre berbelit :

Kesehatan Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk deteksi dini penyakit tidak menular dan pemantauan kesehatan dasar.

Pangan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah inflasi.

Perizinan Usaha Pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis bagi pelaku UMKM. NIB berfungsi sebagai legalitas usaha dan akses permodalan.

Pemberdayaan UMKM Konsultasi, pelatihan, dan pendampingan usaha dari perangkat daerah terkait.

Sosial Penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Layanan Penunjang : Informasi terkait usaha, irigasi, air, sandang, papan, dan program strategis daerah lainnya.

Ratusan warga Cikedal dan sekitarnya memanfaatkan layanan ini, mulai dari cek kesehatan, membeli bahan pangan murah, hingga mengurus legalitas usaha.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan terpadu ini dirancang saling terhubung antar sektor.

“Semua pelayanan ini terinterdependensi. Ada usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati di lokasi.

Gubernur Andra Soni menambahkan bahwa pendekatan jemput bola seperti ini penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat layanan.

Pemprov berkomitmen memastikan setiap program sampai ke desa dan dirasakan manfaatnya secara langsung.

Program ini sejalan dengan:
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan prima, cepat, dan terjangkau.

Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja mendorong kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar anggaran tepat sasaran.

Program Prioritas Pemprov Banten 2025-2030 fokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan dasar, ketahanan pangan, dan penguatan UMKM.

Seluruh layanan di posko ini diawasi langsung oleh perangkat daerah teknis dan tidak dipungut biaya.

Data penerima bantuan dicatat secara digital untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari duplikasi.

Kedepannya Pemprov Banten menargetkan model pelayanan terpadu seperti ini akan terus digulirkan di kabupaten/kota lain.

Dengan sinergi bersama Pemkab Pandeglang dan BUMD, diharapkan indeks kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha di Banten terus meningkat.

Kecamatan Cikedal dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian dan UMKM yang besar, namun akses ke layanan publik terpadu masih terbatas.

( R. Manik)

Author: 

Related Posts

Comments are closed.